---

Senin, 04 Desember 2023 pukul 10.00 WIB bertempat di Lapangan Sisimangaraja (Venue) Kota Balige dilaksanakan Apel Siaga Pengawasan dan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Toba yang dihadiri oleh : 

1. Bupati Toba;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir yang diwakili oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Toba Samosir;
3. Kepala Kepolisian Resor Toba;
4. Pabung Kodim 0210/TU;
5. Ketua Bawaslu Kabupaten Toba;
6. Ketua KPU Kabupaten Toba;
7. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toba;
8. Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba;
9. Partai Politik se-Kabupaten Toba;
10. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Toba;
11. Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD);
12. Perserta Pemilu di Kabupaten Toba;
13. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

kegiatan Apel Siaga Pengawasan dan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Toba sebagai bentuk persiapan pengawasan dan penindakan pelanggaran kampanya pemilu tahun 2024 dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Toba dalam arahannya menyampaikan 4 (empat) point, yakni :

1. Akan melaksanakan Pemilu Tahun 2024 yang damai dan kondusif untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat;
2. Akan mematuhi dan mentaati segala bentuk dan ketentuan yang berlaku serta menyelesaikan permasalahan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan koridor hukum;
3. Menolak Upaya yang dapat menimbulkan perpecahan di Masyarakat dan menghindari kegiatan yang bersifat provokatif, menghasut, ujaran kebencian serta tidak menggunakan isu sara dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2024;
4. Menciptakan situasi dan kondisi tetap kondusif di wilayah hukum Kabupaten Toba.

Ketua Bawaslu Kabupaten Toba menyampaikan, tujuan dilaksanakannya Apel Siaga Pengawasan dan Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Toba untuk memastikan kesiapan jajaran Pengawas Pemilu dalam mengawasi dan menindak pelanggaran pada tahapan kampanye pemilu dan memperkuat pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri serta mengawasi penggunaan fasilitas negara di berbagai tingkatan terhadap pencegahan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri.